Apa Itu PIRT: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Memperolehnya

Apa Itu PIRT: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Memperolehnya

11 February 2022, Pukul 11:49
Admin
0 Komentar

Apa itu PIRT? Bagi pelaku UMKM yang telah lama berkecimpung di usaha kuliner, tentu sudah mengenal istilah ini. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada yang belum memahami, pengertian, dasar hukum, dan cara memperolehnya.

Pengertian Apa itu PIRT

PIRT adalah suatu bentuk sertifikat perizinan pada industri pangan rumah tangga. Sertifikat ini bisa menjadi jaminan kepada masyarakat bahwa proses produksi mulai dari persiapan bahan baku hingga pengemasan telah sesuai standar kesehatan. Setelah mengetahui apa itu PIRT, perlu juga memahami manfaatnya. Setiap pelaku UMKM industri pangan kemasan, perlu memiliki sertifikat ini. Selain membuat masyarakat lebih mempercayai produknya, pemerintah pun dapat mengawasi proses produksinya. Manfaat lainnya adalah mudah memasarkan produk ke jaringan toko besar dan swalayan. Selanjutnya, pihak yang mengeluarkan surat izin PIRT ini adalah walikota atau bupati tempat lokasi produksi berada. Surat tersebut memiliki tembusan kepada Dinas Kesehatan setempat, sebagai data dan memudahkan dalam inspeksi rutin.

Apa Saja Produk yang Harus Memiliki Izin PIRT?

Tidak semua produk wajib mengurus izin PIRT. Hal ini karena produk lain tersebut memiliki kewajiban untuk memperoleh sertifikasi yang berbeda. Dari pengetahuan mengenai apa itu PIRT, tampak bahwa hanya produk industri skala rumahan yang harus memilikinya. Agar lebih jelas, di bawah ini adalah produk yang perlu memiliki sertifikat PIRT.

  1. 1. Produk olahan daging, ikan, dan unggas kering
  2. 2. Olahan sayuran dan buah
  3. 3. Hasil olahan dari kelapa
  4. 4. Produk berupa, maupun mengandung mengandung lemak dan minyak
  5. 5. Produk selai, jeli, dan olahan sejenisnya
  6. 6. Rempah dan bumbu, baik basah maupun kering
  7. 7. Olahan minuman serbuk
  8. 8. Kopi dan teh yang dikeringkan
  9. 9. Olahan gula dan madu
  10. 10. Produk dari olahan kacang-kacangan, biji, maupun umbi-umbian
  11. 11. Produk pengemasan ulang dari produsen yang sudah memiliki izin PIRT

Di atas merupakan penjelasan dari produk yang wajib memiliki izi PIRT. Adapun produk yang tidak perlu memiliki izin PIRT adalah sebagai berikut ini.

  1. a. Olahan pangan dalam bentuk frozen, misalnya bakso, sosis, nugget, dan sayuran beku
  2. b. Produk dengan klaim kesehatan
  3. c. Olahan bahan herbal dengan klaim gizi dan khasiat

produk-produk tersebut tetap perlu mengurus izin produksi dan edar lainnya, seperti BPOM.

Cara Mengurus Izin PIRT

Semakin paham tentang apa itu PIRT, tentu ada tanggung jawab bagi pelaku UMKM di bidang pangan olahan untuk mengurusnya. Jadi, di bawah ini adalah langkah untuk memperoleh izin tersebut.

1. Mendatangi Dinas Kesehatan Setempat

Langkah pertama adalah datang ke Dinas Kesehatan tempat lokasi produksi berada, dengan membawa kelengkapan berkas. Adapun berkas yang harus ada yaitu, Fotocopy KTP dan pas foto pemilik usaha, denah lokasi, fotocopy sertifikat penyuluhan, keterangan berbadan sehat, dan formulir pengajuan.

2. Mengikuti Pelatihan/Penyuluhan

Setelah berkas masuk, pihak Dinas Kesehatan akan menginformasikan waktu Penyuluhan Keamanan Pangan. Penyuluhan ini akan berlangsung secara kolektif bersama dengan UMKM lainnya. Jadi, apa itu PIRT, memang tidak bisa lepas dari penyuluhan ini, untuk memberikan pemahaman mengenai cara pengolahan pangan yang baik.

3. Menjalani Survey

Tahap sesudah penyuluhan adalah menjalani survey lokasi produksi. pihak surveyor akan meneliti kebersihan dan keamanan proses pengolahan produk. Selain itu juga mengecek lokasi, untuk menilai kesehatan lingkungannya. Setelah tahap ini selesai, tinggal menunggu sertifikat PIRT terbit. Izin PIRT berlaku selama 5 tahun dan pemilik bisa melakukan perpanjangan. Lalu, apa itu PIRT terkait nomornya? Nomor izin PIRT yang terdiri dari 15 digit inilah yang perlu tertera pada label produk.

Penutup

Sesudah mengetahui Apa itu PIRT perlu tahu tentang dasar hukumnya. Di antaranya adalah Undang-Undang nomor 8, yang terbit tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Terdapat juga Undang-Undang nomor 36 pada tahun 2009 tentang kesehatan, Selain itu, ada juga peraturan pemerintah, dan permenkes lainnya. Inilah yang membuat wajib mengurus PIRT.

    Share Artikel Ini :

Tinggalkan Komentar